Oleh Wasmin Al-Risyad
(Mantan Demonstran ’98, Mantan Presiden Mahasiswa ke-1 UPI, Kandidat Doktor SPS UPI)
Dugaan Saya bahwa aksi 212 lebih besar daripada aksi 411 ternyata benar. Bahkan terbesar sepanjang sejarah pasca kemerdekaan Indonesia. Aksi dengan jumlah massa jutaan dengan tidak ada tokoh tunggal atau organisasi tunggal yang menggerakkan. Aksi sporadis seperti ini justru sangat sulit dibendung apalagi dihentikan.
Hampir tidak bisa dipahami dengan nalar jika hanya melihat ini dari sudut pandang penyebabnya adalah AHOK, apalagi hanya melihat pernyataannya di pulau seribu, yang diantara tokoh Islam sendiri masih ada yang pro-kontra. AHOK terlalu kecil untuk massa sebesar ini. Sebagian kita pasti bertanya-tanya, energi besar apa yang mampu menggerak ini. Baik yang pro maupun kontra 212, rasanya terlalu polos jika analisanya hanya berkutat di pidato pulau seribu. Baik analisa penistaan pihak yang pro, maupun analisa kebinekaan pihak yang kontra, sama-sama terlalu polos. Sebut saja dialektika antara saudara Mi’raj Dodi Kurniawan dan Kang Dedy Jamaludin Malik dilaman jejaring sosial. Keduanya nampak hanya menganalisa permukaan. Apalagi Kang Dedy seperti bukan politikus saja berkata diakhir kalimatnya “yang jelas politik”. Anak muda bilang “Za izaalah”. Siapalah yang tidak berpolitik di negeri ini, minoritas-mayoritas berpolitik, Buruh-Taipan berpolitik, Syiah-Suni berpolitik, Timur-Barat pun menancapkan kuku politik di Indonesia.
Izinkan saya melihat dari sudut pandang lebih luas, dan ini mengingatkan saya pada pelajaran sejarah di sekolah dulu, SEBAB MELETUSNYA PERANG DIPONEGORO.
Perlawanan rakyat Jawa pimpinan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 – 1830 merupakan salah satu perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus.
Adapun sebab-sebab umum terjadinya perlawanan Diponegoro antara lain sebagai berikut:
a) Wilayah Kesultanan Mataram semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatan.
b) Belanda ikut campur tangan dalam urusan intern kesultanan, misalnya soal pergantian raja dan pengangkatan patih.
c) Timbulnya kekecewaan di kalangan para ulama, karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan Islam.
d) Sebagian bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat kraton.
e) Sebagian bangsawan kecewa terhadap Belanda karena telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para, bangsawan kepada petani (mulai tahun 1824).
f) Kehidupan rakyat yang semakin menderita di samping harus kerja paksa masih harus ditambah beban membayar berbagai macam pajak.
Adapun Peristiwa yang menjadi sebab khusus meletusnya perang Diponegoro adalah pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pemasangan patok itu tanpa izin, sehingga sangat ditentang oleh Pangeran Diponegoro.
Jika kita amati poin-poin di sebab-sebab umum di atas, kita menjadi tahu bahwa bara api kemarahan sudah lama terpendam di tanah Jawa, ibarat api dalam sekam, sementara sebab khusus, pemasangan patok, hanyalah triger atau pencetusnya, pemantik api perlawanannya saja.
Disinilah kita memahami betapa membaranya api perlawanan masa (ummat) sebelum pidato AHOk di pulau seribu. Jadi bisa dipahami bahwa pidato Ahok atau arogansi Ahok itu hanyalah pemantiknya saja. Setidaknya ada 4 sebab-sebab umum yang menjadi bara terpendam kemarahan ummat:
1. Ketidakadilan di negeri ini. Korupsi merajalela sementara Taipan-taipan koruptor kelas kakap yang membawa uang trilyunan kabur keluar negeri yang juga diidentikan sebagai orang yang tidak cinta tanah air. http://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/Daftar.45.Pelarian.Indonesia.ke.Luar.Negeri. Hukum masih sangat tebang pilih, tajam ke bawah dan lawan politik tapi tumpul ke atas dan ke kroninya. Ompongnya KPK untuk memproses kasus-kasus besar. Khususnya dari beberapa kasus di Jakarta ummat mempersepsikan Ahok seperti kebal hukum, seperti ada kekuatan yang melindungi. Seperti ada rencana besar untuk Ahok ke depan.
2. Dibenak ummat -pasca kekalahan Prabowo- bahwa Ahok itu masih satu paket dengan Jokowi yang persepsikan toleran terhadap idiologi komunis, pro China dan pro Syiah yang menjadi musuh mainstream ummat Indonesia. Tulisan berikut cukup menggambarkan http://m.kompasiana.com/kentosartoko/komunis-china-jokowi-dan-desain-propaganda_5736c9fed693730607829514 dan http://m.kompasiana.com/adisupriadi/istri-kang-jalal-untung-jokowi-itu-syi-ah-pak-jalal-jalan-terus-foto_54f80413a333116a608b48ea
3. Kesenjangan ekonomi yang sangat tajam, Hal ini dibuktikan dengan data dari Credit Suisse yang mendapuk Indonesia di daftar negara dengan kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia. Dalam laporan bertajuk ‘Global Wealth Report’ tersebut, Indonesia duduk di peringkat keempat. Melansir Independent.co.uk, Jumat(2/12/2016), angka kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia mencapai 49,3 persen. Ini artinya, satu persen orang terkaya di Indonesia mampu menguasai 49,3 persen total kekayaan negara. Sumber daya yang melimpah hanya dikuasai oleh segelintir orang yang diasosiasikan bukan pribumi asli. Majalah Forbes Indonesia menyelesaikan kajian 50 daftar orang terkaya 2016, yang dirilis hari ini, Kamis (1/12). Meski ekonomi dunia dan Indonesia sedang sulit, 50 orang taipan masih mampu menumpuk kekayaan lebih banyak US$7 miliar tahun ini.
4. Sebab keempat ini melihat psikologi ummat kecewa terhadap diri sendiri, sebagai ummat mayoritas tetapi masih sangat lemah dalam segala bidang, juga terhadap tokoh-tokoh Islamnya sendiri yang selama ini memimpin, tidak ada yang mencerminkan kredibilitas dan kapabilitas. Tidak ada Tokoh yang telah/sedang berkuasa yang membanggakan dari sisi simbol maupun kerja nyata membangun keadilan dan kesejahteraan. Kecemburuan pada poin 3 dan kekecewaan pada diri sendiri poin 4 ini Secara cantik digambarkan Cak Nun dengan puisinya: “Ada tamu datang membersihkan rumah, dan secara canggih dan tegas mengusir tikus-tikus. Kami sekeluarga terpesona. Kami menerimanya sebagai keluarga. Karena tamu itu lebih menguasai pengelolaan rumah dibandingkan kami sekeluarga. Akhirnya, rumah kami menjadi rumahnya. Dan kami numpang. Berkat kebaikan hatinya.”
Jika empat tesis diatas terbukti benar maka memenjarakan Ahok tidak serta merta menghentikan gerakan (bahkan berpotensi perlawanan ke RI-1), itu hanya meredakan sementara nyala api, tapi baranya masih tersimpan, yang setiap saat bisa membesar kembali. Setidaknya ada tiga rekomendasi utk Jokowi dan satu untuk ummat:
1. Tunjukkan nyali hukum dengan memenjarakan Taipan-taipan dan koruptor penggarong uang rakyat. Bukanya malah disambut karpet merah. http://hukum.rmol.co/read/2016/04/22/244184/Karpet-Merah-Untuk-Koruptor-Samadikun-Lelucon-Penegakan-Hukum-
2. Mesti masif dilakukan dialog nasional untuk mencari jalan tengah atas isu-isu sensitif seperti, komunisme, syiah, negara syariat, konsep investasi (yang dipersepsikan menjual negara) dan lain-lain.
3. Berani melakukan keberpihakan ekonomi. Karena keadilan ekonomi (teks) sekarang menjadi tidak adil (konteks), seperti menyuruh tanding Tim SB kampung lawan MU. Tim SB kampung yang sembari Bajak sawah dan ngarit lawan pemain MU yang sejak lahir sudah pegang bola. Bagaimana tidak, saat pribumi sibuk berjuang mereka sudah dagang dan membangun bisnis, bahkan di Jogja malah berkongsi dengan penjajah, sehingga aturan disana mereka tidak boleh punya hak milik tanah. Inti pesan 212 yg harus ditangkap adalah bahwa saat ini rakyat cemburu dn kesal atas ketidakadilan ekonomi yg dikuasai segelintir org itu. Apakah Jokowi bisa seberani Mahathir kala itu, yg lantang terhadap etnis China yg besar dan kuat ekonomi, dan bahkan sebut Lee Kuan Yew “arogan”. ‘The Malay Dilemma’ merangkum pandangannya soal hak-hak ekonomi etnis Melayu yg didominasi etnis China. Buku itu kemudian dilarang pemerintah
4. Ummat mesti autokritik bahwa sebagian kemiskinan itu bukan hanya kemiskinan struktural tapi juga kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural karena budaya kerja rendah, pemikiran yang absurd tentang konsep kaya, budaya kolektif yang tidak kompetitif dan lain-lain.
Jika Pemerintah alpa mengidentifikasi akar masalah ini, maka bisa dipastikan aksi seperti ini tidak bisa dihentikan. Sekian
WASMIN 